DPRD Jatim, Bhirawa, 11 Agustus 2011
Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) 2012 dipastikan memanas.
Kabarnya, dewan tetap ngotot untuk dilakukan revisi, khususnya pada anggaran infrastruktur dan pertanian yang dalam APBD 2011 mendapat alokasi anggaran cukup minim, di bawah lima persen. Sementara tim anggaran eksekutif tetap bertahan pada keputusannya.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) Jatim Arif Hari Setiawan menegaskan selama ini APBD Jatim masih terkesan bagi-bagi proyek karena tidak adanya fokus yang jelas terkait penggunaan anggaran di setiap sektor pembangunan. Salah satunya anggaran untuk rumpun pertanian -di antaranya mulai kehutanan, perkebunan, perikanan, peternakan- hanya mendapat alokasi sekitar Rp 350 miliar (3,5 persen dari kekuatan APBD Jatim senilai lebih Rp 10 triliun). Padahal anggaran pendidikan dialokasikan sekitar Rp 900 miliar dan kesehatan sekitar Rp 1,1 triliun.
“Padahal Jatim merupakan lumbung pangan, khususnya beras. Seharusnya Pemprov Jatim memberikan alokasi untuk pertanian itu tinggi. Tapi kenyataannya cukup minim. Dari alokasi Rp 350 miliar itu ternyata untuk sektor pertanian hanya mendapatkan jatah sekitar Rp 100 miliar. Hal ini harus diubah dalam pembahasan RAPBD 2012,”tegas politisi asal PKS, Rabu (10/8).
Pria yang juga Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim ini menambahkan sudah saatnya dalam tahun ketiga ini Gubernur Soekarwo lebih fokus dengan program kerakyatan, seperti soal kemiskinan, infrastruktur dan pertanian. Selain pendidikan dan kesehatan yang sudah memiliki alokasi anggaran yang cukup tinggi. Karena dengan diprioritaskannya ketiga sektor tersebut, dapat menekan disparitas wilayah.
“Sudah saatnya gubernur memfokuskan anggarannya untuk program kerakyatan. Mengingat yang kami lihat selama ini, APBD Jatim lebih terfokus pada bagi-bagi proyek sehingga prioritas pembangunan semakin tak jelas alias kabur,”papar Arif .
Hal senada juga diungkapkan Anggota Banggar DPRD Jatim, Kol (Purn) M Muchtar. Karena itu, dalam pertemuan kedua kalinya setelah berlangsung deadlock saat pembahasan KUA PPAS di Jakarta beberapa waktu lalu, pihaknya minta progress report yang diajukan eksekutif lebih akurat. Meski diakui jika dalam pembagian anggaran di beberapa SKPD ada kesan bagi-bagi proyek. Ini terjadi karena, antara satu SKPD dengan SKPD yang lain, program kerjanya tidak saling mendukung. ”Seharusnya antar SKPD memiliki satu kesatuan dalam menyukseskan program gubernur.
Contohnya jika gubernur memfokuskan programnya pada pengentasan kemiskinan, maka setiap SKPD harus memiliki orientasi pada program kerakyatan seperti perbaikan infrastruktur, peningkatan sektor pertanian hingga perbaikan pengangguran yang ujung-ujungnya adalah menekan angka kemiskinan yang disebabkan disparitas wilayah,”tegas politisi asal Partai Golkar Jatim ini.
Namun sebaliknya yang terjadi sekarang ini, ungkap pria yang juga Anggota Komisi A DPRD Jatim setiap SKPD memiliki program sendiri-sendiri dan terkesan mementingkan diri sendiri. Karenanya dalam pembahasan RAPBD 2012 mendatang, Banggar Dewan Jatim akan meminta Tim Anggaran Eksekutif untuk mengubah pola berpikirnya. Hal ini semata-mata untuk merealisasikan janji gubernur saat maju dalam Pilgub beberapa lalu yaitu APBD untuk rakyat, dengan sasaran di antaranya menekan angka kemiskinan dan pengangguran. Serta menjadikan Jatim sebagai lumbung pangan khususnya beras.
Di sisi lain, pihaknya juga meminta agar Pemprov Jatim memberikan prioritas pada lima sektor yang dianggap mampu menekan angka kemiskinan dengan menambah anggaran. Lima sektor tersebut yaitu pertanian, infrastruktur, pengangguran, kesehatan dan pendidikan. Khusus untuk tiga sektor yaitu pertanian, infrastruktur dan pengangguran, persentase alokasi anggaran harus mencapai 10 persen dari total APBD Jatim yang pada tahun 2012 diharapkan mencapai Rp 11 triliun. [cty]
