DPRD Jatim, Bhirawa, 14 September 2011
Ditengah bencana kekeringan yang melanda beberapa wilayah Jatim, ternyata tidak diimbangi dengan penambahan alokasi anggaran terhadap Dinas PU Pengairan. Sebaliknya, dalam Perubahan APBD (PAPBD) 2011 yang kini dibahas di dewan, justru dinas tersebut mendapat pengurangan anggaran sebesar Rp 3 miliar. Tentu saja kondisi ini membuat dewan prihatin.
Anggota Komisi D DPRD Jatim, Irwan Setiawan menegaskan tidak adanya tambahan anggaran bagi dinas yang menangani banjir dan kekeringan ini menjadi sebuah tandatanya besar. Mengingat sebagian masyarakat Jatim mengalami kekeringan. Bukan hanya petani yang kesulitan mengairi lahannya, namun juga masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih.
”Ini menjadi perhatian serius bagi kami. Dan kami akan terus mendorong agar Dinas PU Pengairan mendapatkan tambahan alokasi anggaran. Namun untuk besarannya, kami harus melihat dahulu peta kekeringan yang ada,”papar Irwan yang juga politisi asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) usai hearing, Selasa (13/9).
Ditambahkan, pada APBD 2011 lalu, Dinas PU Pengairan mendapatkan alokasi anggaran yang cukup minim atau hanya sebesar Rp 181 miliar. Dana tersebut ternyata harus berkurang sekitarRp 5 miliar atau menjadi Rp 176 miliar dikarenakan ada kelebihan dalam belanja tak langsung. Sementara dalam PAPBD ini, dinas yang di kepalai oleh Ir Supaad hanya mendapatkan alokasi sebesar Rp 2 miliar. Otomatis dana yang ada sekarang ini hanya sekitar Rp 178 miliar.
”Jujur dari dana yang ada itu, tak cukup memberikan suplai kabupaten/kota yang mengalami kekeringan. Untuk itu, kami akan terus mengawal dan meminta kepada Bappeprov Jatim untuk memberikan alokasi anggaran lebih terhadap Dinas PU Pengairan akibat kekringan yang ada sekarang ini agar kondisinya tidak semakin parah,”paparnya dengan mimik serius.
Terpisah, Ketua FPKS Jatim, Yusuf Rohana meminta anggotanya yang duduk di Komisi D untuk mencermati kebijakan penganggaran, sekaligus mengevluasi kinerja Dinas PU Pengairan dalam menangani permasalahan kekeringan dan banjir. ”Kekeringan ini disatu sisi akan menjadi beban lanjutan bagi para petani yang beberapa waktu lalu telah mengalami gagal panen karena hama wereng,”lanjut Yusuf yang juga Anggota Komisi C DPRD Jatim ini.
Sementara itu disatu sisi, menurut Yusuf Dinas Pertanian sendiri hanya menerima alokasi anggaran untuk tambahan dalam PAPBD hanya sekitar Rp 1 miliar. Karena itu, pihaknya melihat harapan berbagai pihak agar petani dan sektor pertanian mendapatkan perhartian lebih ternyata belum terealisasi.
”Untuk itu FPKS akan terus melakukan pengawalan agar Pemprov tidak melupakan kesepakatan jangka panjang yangtelah tertuang dalam RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ) Jatim yang selama ini menamakan dirinya sebagai Provinsi agro,”tegasnya.
Sementara itu Gubernur Jatim, Dr H. Soekarwo untuk mengantisipasi kekeringan dibeberapa wilayah khususnya di Kabupaten Bojonegoro telah mengirimkan 120 truk tangki yang mengangkut air bersih untuk masyarakat dengan dibagikan secara gratis.
“Saya tidak ingin ada masyarakat yang dari near poor menjadi poor hanya gara-gara mengalami kekeringan,” katanya.
Lebih lanjut ia mengatakan akan memberikan bantuan serupa kepada daerah di Jatim yang mengalami kekeringan. “Kami petakan dulu, baru kita kirim bantuannya,” katanya. [cty.wwn]
