Dewan Syariah Wilayah (DSW) PKS Jatim menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penegakan Disiplin Partai (PDP), 5–6 September 2026. Kegiatan yang berlangsung di Asrama Haji Sukolilo, Aula Shofa, Surabaya, ini diikuti 125 peserta dari berbagai daerah di Jawa Timur.
Sekretaris DSW PKS Jawa Timur Aditya Nindyatman mengatakan, Bimtek PDP tersebut merupakan bagian dari Rencana Kerja Tahunan (RKT) DSW PKS Jawa Timur tahun 2026. Kegiatan ini sekaligus menjadi langkah untuk memperkuat pemahaman kader terhadap disiplin dan kode etik partai.
Menurut Aditya, pelaksanaan Bimtek mengacu pada Panduan Dewan Syariah Pusat (DSP) PKS Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penegakan Disiplin Partai. Panduan tersebut disusun untuk menyesuaikan PKS dengan perkembangan hukum dan sistem ketatanegaraan Indonesia, sekaligus membangun budaya politik yang beradab dan beretika.
“Penegakan disiplin partai diarahkan untuk mewujudkan organisasi politik yang transparan, akuntabel, dan profesional,” ujar Aditya.
Ia menjelaskan, PDP berlaku bagi seluruh unsur partai, baik anggota, pengurus, maupun pejabat publik dari PKS. Pelaksanaannya mencakup tiga aspek, yakni pencegahan, pembinaan, dan penindakan, dengan pendekatan sanksi yang bersifat mendidik.
“Jadi penegakan disiplin tidak hanya berbicara mengenai penindakan ketika terjadi pelanggaran, tetapi juga bagaimana melakukan pencegahan dan pembinaan sejak awal,” katanya.
Aditya menambahkan, salah satu target yang ingin dicapai melalui Bimtek tersebut adalah “zero case”, yakni tidak adanya pelanggaran disiplin partai. Target itu didorong melalui penerapan zero case mindset yang menekankan kehati-hatian kader dalam menghadapi berbagai isu publik.
“Zero case mindset ini mendorong kita untuk melakukan antisipasi dini, berhati-hati dalam isu publik, serta mempertimbangkan risiko, keamanan, keselamatan, dan citra partai sebelum mengambil tindakan,” jelasnya.
Selain memperkuat pemahaman mengenai mekanisme PDP, Bimtek tersebut juga menjadi momentum untuk memulai sosialisasi Panduan DSP Nomor 1 Tahun 2026 tentang Kode Etik kepada seluruh anggota PKS.
“Dengan Bimtek wilayah ini, kami ingin memulai sosialisasi kode etik kepada seluruh anggota sekaligus memperkuat pemahaman dan kesadaran kader terhadap kode etik partai,” tutur Aditya.
Sementara itu, Ketua DPW PKS Jatim Bagus Prasetia Lelana menegaskan bahwa penegakan disiplin partai tidak semata-mata berkaitan dengan aturan dan pemberian sanksi. Lebih dari itu, disiplin merupakan bagian penting dari upaya menjaga nilai-nilai perjuangan dan kepercayaan publik terhadap partai.
“PKS lahir dari dakwah yang menjunjung kebenaran, keadilan, dan akhlak mulia. Karena itu, kepercayaan publik tidak hanya dibangun melalui kerja-kerja politik, tetapi juga melalui kedisiplinan dan integritas para kader,” ujar Bagus.
Menurutnya, penegakan disiplin harus ditempatkan sebagai bentuk kepedulian terhadap kader sekaligus upaya menjaga perjalanan perjuangan partai agar tetap berada dalam koridor syariah, aturan organisasi, dan ketentuan hukum.
“Penegakan disiplin bukan sekadar menghukum. Ini adalah bentuk penjagaan dan pembinaan agar bahtera perjuangan tetap berjalan pada nilai-nilai yang kita sepakati,” katanya.
Bagus juga menekankan pentingnya tiga karakter yang harus dimiliki kader PKS, yakni siaga, berani, dan setia. Nilai tersebut, kata dia, juga relevan dalam menjalankan tugas penegakan disiplin agar setiap persoalan dapat ditangani dengan kesiapan, keberanian, sekaligus kesetiaan terhadap amanah dan aturan partai.
Bagus berharap pelatihan tersebut tidak berhenti pada pemahaman teknis, tetapi mampu membangun kesamaan persepsi dalam menjalankan penegakan disiplin secara bijaksana, adil, dan mendidik.
“Harapannya, seluruh peserta dapat menyerap materi dengan baik dan mampu mengimplementasikannya secara bijaksana dan adil. Dengan begitu, penegakan disiplin benar-benar menjadi instrumen untuk menjaga kehormatan partai sekaligus membina kader,” pungkasnya.{}
