Wacana Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terus menuai pro kontra. Apalagi grafik kasus Covid-19 cenderung terus naik. Karenanya, Bidang Kesejahteraan Sosial (Kesos) DPW PKS Jawa Timur menggelar Webinar dengan tajuk “Webinar Pembelajaran Tatap Muka Sekolah Layak Dibuka?” pada Sabtu (3/7/2021) lalu. Lalu, apakah PTM siap dibuka?
Webinar ini mengundang Dr dr Gatot Soegiarto SpPD-KAI FINASIM, Satgas Imunisasi Dewasa PAPDI Jatim, Kepala Dinas Pendidikan Proponsi Jawa Timur Dr Ir Wahid Wahyudi MT, dan Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti sebagai nara sumber.
Ketua DPW PKS Jatim Irwan Setiawan menyampaikan bahwa kegiatan ini ditujukan dalam rangka memberikan kesadaran bersama para stake holder di Jatim, baik di tataran pemerintah provinsi, pemerintah daerah yang ada di Provinsi Jatim, DPRD yang partai politik menjadi salah satu bagian di dalamnya, juga lembaga pendidikan di Jatim, dan wali murid.
Berbagai problematika tentang PTM yang diwacanakan akan mulai digelar pada Juli 2021 ini Irwan merasa bahwa tema ini menjadi perlu mengkaji secara khusus. Sehingga perlu dipahami bersama bagaimana kondisi yang memungkinkan untuk menggelar pembelajaran secara tatap muka.
“Saya sudah menyampaikan ke Gubernur bahwa masyarakat butuh payung kebijakan yang melindungi warganya di Jatim. Ini tentunya akan jadi kajian pada hari ini, dan tentunya memberikan masukan untuk pemerintah,” katanya.
Dr dr Gatot Soegiarto SpPD-KAI FINASIM, Satgas Imunisasi Dewasa PAPDI Jatim dalam webinar itu menjelaskan situasi terkini Indonesia. Ia mengatakan bahwa di awal Juni, sebenarnya Indonesia sudah melewati masa puncak. “Mulai Januari 2021 grafiknya sudah mulai turun. Karena dirasa sudah turun, orang lengah, protokol kesehatan mulai longgar,” ujarnya menyayangkan.
Padahal, ia melanjutkan, di saat yang sama ada tsunami Covid-19 yang terjadi di India. Gelombang tsunami itu kemudian berlanjut ke negara-negara tetangga seperti Indonesia.
“Sebenarnya kita sudah memberi warning agar masyarakat belajar dari kasus India dan tidak melakukan pelanggaran prokes. Tapi imbauan itu sepertinya tidak laku, banyak yang tidak percaya, sehingga grafiknya meningkat tajam. Kini setiap harinya ada rekor baru,” kata Dokter Gatot.
Ia kemudian memaparkan data, pada 21 juni, ada 14.536 kasus, 23 Juni ada 15.308 kasus, 24 Juni sebanyak 20.574, 25 Juni meningkat 21.095, 27 Juni bertambah menjadi 21.342, 30 Juni sebanyak 21.807 dan 2 Juli meningkat drastis jadi 25.830. “Angka kematian juga terus naik dari 2,7% sekarang naik jadi 2,9%,” katanya.
Dengan kondisi seperti ini, ia mengatakan, pemerintah harus berpikir berkali-kali untuk menerapkan PTM di sekolah. “Ada banyak hal yang harus dibahas untuk menggelar pembelajaran tatap muka,” katanya.
Misalnya, apakah semua tenaga guru dan petugas sekolah apakah sudah divaksin? Apakah sekolah sudah menyediakan masker? Sudah menyediakan wastafel dengan air mengalir, menyiapkan sabun atau handsanitizer yang cukup? Membuat ventilasi yang baik.
Ia juga mempertanyakan, apakah sekolah siap sudah siap mengelola 2-3 shift waktu sekolah? Apakah sudah menyiapkan petugas yang mengatur khusus agar ketika murid datang atau pulang tidak bermain bersama, menutup kantin dst. “Semua harus dipastikan karena Virus Sars Cov-2 saat ini lebih rentan menular ke anak-anak dan remaja,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur Dr Ir Wahid Wahyudi MT menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Jatim sudah menyiapkan berbagai hal terkait dengan PTM jika kondisinya memungkinkan.
“Kita sudah pernah uji coba PTM terbatas untuk sekolah di tingkat SLTA dan SMK. Uji coba kita, satu kabupaten/kota, satu SLTA atau SMK. Kita pantau betul bagaimana protokol kesehatannya. Alhamdulillah sejauh ini berjalan dengan baik,” kata Wahid.
Meski demikian, ia menyampaikan bahwa kondisi saat ini, di Jawa Timur, masih tidak memungkinkan diberlakukannya PTM.
“Saat ini muncul varian baru, kementrian pendidikan dan kebudayaan mengambil kebijakan kabupaten/kota yang masih berstatus PPKM Darurat atau masuk level 3 dan 4, pembelajaran harus dilakukan jarak jauh. Ini berlaku untuk semua satuan pendidikan. Bahkan kegiatan orientasi pengenalan sekolah juga dilakukan dengan melalui online,” katanya.
Ia kemudian menjelaskan bahwa semua kabupaten/kota di Jawa Timur masuk di level 3 dan 4. Artinya, semua satuan pendikan di Jawa Timur harus dilakukan pembelajaran jarak jauh. Level 3, ia menjelaskan, adalah kondisi apabila ada 50-150 kasus Covid-19 per 100 ribu penduduk, 10-30 kasus di rumah sakit dan 2-5 kasus meninggal per 100 ribu penduduk.
Sementara, level 4, apabila lebih dari 150 kasus, lebih dari 30 yang dirawat di RS dan lebih dari 5 kasus meninggal per 100 ribu penduduk. “Di seluruh kabupaten/kota di Jatim saat ini ada di level 3 dan 4,” tegasnya.
Reni Astuti, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya dalam webinar itu mengingatkan bahwa tanggung jawab pendidikan ada di tangan orang tua. Termasuk memeilih anaknya sekolah tatap muka atau jarak jauh saat kondisinya memungkinkan untuk memilih.
Ia kemudian menggagas gerakan keluarga tangguh untuk tetangga. Kenapa keluarga harus tangguh? Menurutnya keluarga adalah tempat terpenting yang bisa terus saling menguatkan dan mengingatkan untuk terus menjaga protokol kesehatan, baik di rumah, di sekolah atau di manapun.
Baginya, hanya dengan keluarga tangguh, sehat dan kompaklah yang bisa membantu menguatkan tetangga dan lingkungannya.
“Mengingatkan kembali apa yang sudah disampaikan ketua DPW PKS kemarin agar kita semua bisa membantu tetangga dan lingkungan terdekat kita dengan bantuan mental, spiritual bahkan material. Karena itu semua menguatkan satu dengan yang lain. Semoga semakin keluarga-keluarga tangguh semakin banyak,” harap anggota legeslatif dari PKS itu. {}
