SURABAYA-SINDO (21 Juni 2011) – Pemandangan cukup mengejutkan terjadi para rapat paripurna DPRD Jatim kemarin.Kursi yang disiapkan untuk pada Kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Pemprov Jatim terlihat kosong melompong.
Dari jajaran eksekutif hanya terlihat beberapa orang saja, diantaranya Sekdaprov Jatim, Rasiyo yang mewakili Gubernur Jatim Soekarwo,Kepala Biro Hukum Pemprov Jatim Suprianto, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Jatim Akmal Budianto, Kepala Dinas Kesehatan Jatim Mudjib Affan,dan Asisten IV Sekdaprov Jatim Sukardi. Padahal, rapat paripurna itu tentang penyampaian pandangan umum (PU) Fraksifraksi di DPRD Jatim tentang raperda retribusi daerah dan raperda pengolaan air tanah. Ironisnya lagi dua raperda itu adalah raperda usulan dari eksekutif sendiri.
Yaitu raperda reribusi daerah diusulkan Dinas Pendapatan Pemprov Jatim, sementara raperda pengolaan air tanah merupakan usulan dari Dinas Energi Sumberdaya Mineral (ESDM) Pemprov Jatim. Belum diketahui secara pasti alasan ketidak hadiran kepala-kepala SKPD Pemprov Jatim tersebut. Bahkan beberapa anggota DPRD Jatim sempat berprasangka kalau kepala-kapal SKPD yang tidak hadir itu sengaja memanfaatkan kesempatan ketika Gubernur Jatim yang berhalangan hadir.
Anggota Fraksi PKS DPRD Jatim Irwan Setiawan menyayangkan banyaknya pejabat eselon II yang tidak hadir dalam paripurna PU dua raperda itu. ”Mereka semua mendapat undangan,dan seharusnya mereka datang.Terlebih agenda paripurna adalah pembacaan pandangan umum Fraksi di DPRD Jatim terkait raperda usulan eksekutif ,”tegasnya. Bahkan dia berpendapat seharusnya pandangan fraksi tidak usah dibacakan, pembacaan tersebut hanya sia-sia belaka sebab tidak ada yang mendengarkan.
”Tidak hadirnya sebagaian besar kepala dinas, sama halnya menafikkan lembaga legislatif. Ini harusnya bisa menjadi perigatan bagi Gubernur untuk menegur SKPD,”tegasnya. Terpisah, Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim Saleh Ismail Mukadar juga sangat kecewa dengan sikap Kepala Dinas Pemprov Jatim yang tidak hadir. Bahkan dia memandang ini adalah tabiat buruk birokrasi di Jatim.
Saleh berpendapat kehadiran kepala dinas dalam paripurna yang sangat penting, namun hal itu malah direhkan dan dianggap tidak penting. Saleh juga menilai tindakan ini adalah bentuk ketidaktaatan birokrasi Pemprov Jatim terhadap lembaga pemerintahan. ”Mbolosnya kepala dinas ini sebagai sikap pembangkangan birokrasi. Ini jelas mengecewakan lembaga dewan termasuk mengecewakan gubernur. Ini harusnya menjadi evaluasi,”tegasnya. _ lutfi yuhandi
