MALANG – Kondisi UPT Balai Latihan Kerja (BLK) Singosari, Malang dianggap anggota Komisi E DPRD Jatim tidak memenuhi standart taraf internasional. Selain tenaga pelatihan yang sudah mendekati usia pensiun, peralatan penunjang pelatihan yang dimiliki BLK ternyata banyak yang jadul alias sudah tidak cocok digunakan di zaman sekarang.
Hal tersebut dikatakan anggota F-PKS DPRD Jatim, Achmad Jabir disela sidak ke UPT BLK Singosari Malang, Selasa (23/10) kemarin. Bersama rombongan komisi E lainnya, langsung menyaksikan kondisi BLK yang kurang memadai sebagai tempat untuk menyiapkan generasi muda produktif. “Dengan kondisi seperti ini, saya ragu BLK ini bisa dijadikan tempat latihan para pencari kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar atau perusahaan-perusahaan, mungkin perlu dilakukan revitalisasi BLK,” ujar Achmad Jabir.
Ditambahkannya, hingga saat ini belum jelas berapa proporsi peserta didik yang diambil oleh BLK dari usia produktif yang tidak bekerja. “Jadi seharusnya kan tidak hanya siswa dari SMK atau perguruan tinggi saja yang melakukan praktek disini, tapi juga masyarakat umum usia produktif agar menjadi generasi siap kerja,” paparnya.
Digandengnya masyarakat umum ini perlu dilakukan, dalam rangka untuk menekan angka pengangguran di Jatim. Sehingga masyarakat umum juga bisa memiliki keahlian sebagai bekal untuk bekerja. “Pelatihan untuk masyarakat umum bisa dilakuakan gratis, kita kuatir BLK ini menjadi UPT yang mengejar pendapatan. Bukan dalam rangka mengurangi pengangguran,” jelasnya.
Menariknya, meski memiliki kondisi memprihatinkan ternyata UPT tersebut masih dibebani target PAD. Pada tahun 2012 ini UPT Tenaga Kerja Singosari ini ditarget menyetor ke kas daerah (kasda) sebesar Rp 568 juta.
Tentu saja hal ini membuat Komisi E DPRD Jatim gregetan. Sebagai UPT yang dibebani untuk mencetak tenaga kerja siap pakai seharusnya tidak dibebani dengan target pendapatan. Apalagi Disnaker bukanlan dinas penghasil. “Jujur sebagai lembaga pencetak tenaga kerja, posisi BLK sudah cukup berat. Tapi mengapa mereka masih dibebani PAD yang hampir 50 persen dari total alokasi anggaran yang diambilkan di APBD Jatim yang pada 2012 sebesar Rp 1,1 miliar,” tegas Achmad Jabir.
Untuk diketahui, saat ini peralatan praktek yang ketinggalan zaman tetunya sangat sulit bagi BLK Singosari dikatakan bertaraf internasional. Sebagai contoh, ada mesih pengolahan kayu yang dibeli pada tahun 1954 dan paling baru adalah buatan 1981. Ditambah lagi, jumlah tenaga instrukturnya yang lulusan Luar negeri sangat kecil hanya 13 orang yang pada 2015 nanti sudah memasuki usia pensiun.
Disisi lain dengan adanya target PAD tersebut membuat BLK melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yaitu sejumlah perusahaan swasta yang akan melakukan rekrutmen pegawai. Dimana para karyawannya diwajibkan ikut pelatihan dan mendapatkan sertifikasi. Bahkan untuk memenuhi target, pihak BLK sampai bekerjasama dengan Pemda lain seperti dengan Papua dan Kalimantan. “Kalau yang terjadi seperti ini saya khawatir cita-cita Gubernur Jatim untuk menekan angka pengagguran tidak bisa tercapai. Ini Karena BLK dikejar target pendapatan sehingga pelatihan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat terbengkalai,” papar mantan Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya ini.
Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi E DPRD Jatim dari Fraksi Demokrat, Achmad Iskandar. Menurutnya, kondisi ini merupakan gambaran kecil dari total BLK yang ada di Jatim yang mencapai 60 tempat. Dimana rata-rata kondisinya memprihatinkan. Ini karena APBD Jatim tidak mampu menyokong pendanaan di semua BLK. Karena itulahN bantuan pemerintah pusat lewat APBN sangatlah penting. “Inilah pentingnya dewan turun langsung melihat kondisi BLK yang ada di Jatim. Dengan demikian dari pertemuan tersebut akan menjadi pertimbangan untuk dilakukan perbaikan. Termasuk soal beban target yang diberikan kepada UPT yang mengurus BLK harus di evaluasi kembali,” lanjutnya.
Sementara itu, Kepala UPT BLK Singosari Malang, Agus Hari Santoso mengaku saat ini kinerja instansi dibawah naungan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Jatim ini sangat berat. Hal ini dikarenakan beban PAD yang harus ditanggung cukup berat. Sementara disatu sisi BLK diharapkan mampu mencetak tanaga kerja baru yang siap memasuki dunia kerja. “Untuk itu kami.berharap BLK tidak lagi dibebani target PAD,” tegas Agus.
Disisi lain, kondisi BLK yang dipimpinnya selama dua tahun ini kondisi gedung maupun peralatan praktek sangat mengenaskan. Ini karena tidak anggaran di APBD Jatim. Sementara dari APBN pada tahun 2012 hanya dialokasilan Rp 1,05 miliar yang dibagi untuk 60 BLK se Jatim. “Otomatis BLK yang seringg berhubungan dengan pusat lebih diperhatikan untuk mendapatkan bantuan peralatan,” pungkasnya.
Sugiri : BLK Harus Rangkul Pengangguran
Ketua Komisi E DPRD Jatim, Sugiri Sancoko mengaku target yang dibebankan ke UPT Tenaga Kerja Singosari sebenarnya sah-sah saja asalkan tidak memberatkan. Ini dikhawatirkan akan menganggu substansi UPT sebagai penyedia BLK untuk memberikan pendidikan bagi para pemuda di Jatim agar siap masuk dunia kerja. Selain itu, tugas penting yang harus dilakukan BLK, yakni merangkul para pengangguran usia produktif agar segera mendapatkan pekerjaan. “Yang pasti target pendapatan jangan sampai menganggu kinerja BLK. Apalagi BLK bukanlah instansi penghasil tapi instansi untuk mengurangi angka pengangguran di Jatim,” ungkap politisi asal Partai Demokrat ini.
Hal senada juga diungkapkan Zainal, DPRD Komisi E tidak pernah mematok pendapatan keuangan kepada BLK. Sebab BLK adalah tempat melatih calon tenaga kerja yang handal. “Bisa juga melatih skill dan membuka lapangan kerja sendiri. Untuk itu sangat perlu ditambah fasilitas guna mendukung pelatihan yang modern. Karena perkembangan dunia industri terus berjalan,” papar politisi Partai Golkar ini. rko
