SURABAYA (suarakawan.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur menyesalkan sikap eksekutif yaitu pemprov Jatim yang telah melakukan pengeprasan atau pemotongan anggaran bagi masyarakat miskin yaitu Sebagai bukti dana perumahan dan penyediaan sarana air bersih pedesan justru dipangkas hingga mencapai Rp 31 miliar.
“Bahkan Badan lingkungan hidup (BLH) yang mengawal program prioritas ke empat justru alokasinya menempati urutan ke 26. Disaat isu lingkungan Jatim menjadi isu krusial justru alokasi lingkungan hidup juga dipangkas. Yang menjadi pertanyaaan, program yang dipangkas adalah program pengendalian lingkungan hidup,” ujar Anggota Komisi D DPRD Jatim, Irwan Setiawan saat di DPRD, Rabu (24/10).
Dikatakannya, pada saat yang sama program renovasi gedung pemerintah menelan anggaran lebih dari Rp 30 miliar. Contohnya di Dinas Cipta Karya ternyata dianggarkan hingga mencapai Rp 18 miliar, Dinas Kominfo Jatim serta Dishub DLLAJ Jatim yang mencapai Rp 7 miliar untuk renovasi gedung Dishub.
Selain itu, disemua dinas belanja tidak langsung untuk pegawai naik rata-rata Rp 1 miliar. Begitupula program pelayanan administrasi perkantoran rata rata mengalami kenaikan.
“Padahal capaian renstra SKPD masih banyak yang jauh dari harapan. Untuk resntra jalan, data terakhir yang disampaikan dalam hearing, jalan rusak berat berkurang tetapi jalan rusak ringan bertambah sebanyak 5 persen. Capaian MDgs untuk air bersih dan sanitasi juga masih punya hutang 3-5 persen,” paparnya Irwan yang juga sekertaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jatim.
Di Dinas PU Bina Marga Jatim untuk program pelayanan adminsitrasi perkantoran dan peningkatan sarana aparatur naik hingga Rp 1,5 Miliar. Dinas pehubungan untuk program peningkatan kapasitas kelembagaan naik hingga Rp 857 juta.
Dinas pengairan untuk program peningkatan disiplin aparatur, peningkatan capaian sistem pelaporan, pelayanan administrasi perkantoran, peningkatapan kapasitas kelembagaan juga mengalami kenaikan hingga Rp 1,5 miliar.
Sedangkan untuk belanja pegawai Dinas PU Bina Marga mengalami kenaikan hingga Rp 4 miliar, Dinas PU Cipta Karya sebesar Rp 1 miliar, Dinas PU Pengairan Jatim sebesar Rp 7,4 milyar. Atau total kenaikan belanja tidak langsung (pegawai) naik mencapai Rp 18 miliar.
Maka itu ia menambahkan, dalam rapat fraksi yang digelar beberapa waktu lalu, mengamanatkan kepada seluruh anggota fraksi untuk mengkaji RKA SKPD terkait dengan alokasi untuk masyarakat. Sehingga terlihat bagaimana sesungguhnya komitmen pemerintah untuk masyarakat.
“Untuk itu, kami akan terus berjuang agar anggaran untuk program kemasyarakatan agar tetap atau kalau bisa diberi tambahan. Bukankah selogan duet KarSa (Soekarwo—Saifullah Yusuf ) adalah APBD untuk rakyat,” pungkasnya. (aca/jto)
