Konfirmasitimes.com-Surabaya (14/05/2020). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim menilai Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa tak transparan dalam bantuan yang disalurkan kepada masyarakat terdampak Covid-19.
Menurut wakil ketua Komisi E DPRD Jatim Artono, selama ini bantuan yang diberikan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa merupakan bantuan lain yang asal muasalnya dari pihak lain, bukan dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Pemprov Jatim.
“Seyogyanya Gubernur Jatim bisa menitipkan ke anggota DPRD Jatim yang berjumlah 120 orang untuk penyaluran bantuan tersebut. Bukan, Gubernur sendiri yang menyalurkan. Nantinya bisa disalurkan oleh anggota dewan sesuai dengan dapil(daerah pilihan) masing-masing,” jelas Artono, politisi asal Lumajang ini saat dikonfirmasi di Surabaya, Rabu (13/05/2020).
Politisi asal PKS ini mengatakan tak hanya itu, dalam pemberian bantuan yang sumbernya dari APBD Jatim harusnya Gubernur melibatkan para anggota legislative.
“Gubernur tidak jalan sendiri untuk penyaluran bantuan tersebut”, sambung Artono.
Diungkapkan oleh Artono, dirinya melihat Gubernur Khofifah tidak transparan dalam pemberian bantuan-bantuan yang diberikan kepada masyarakat terdampak Covid-19.
“Libatkan saja anggota dewan karena yang mengerti daerahnya masing-masing. Misalnya, daerah ini mendapat bantuan berapa paket atau bantuan lainnya. Yang tau semuanya wilayah adalah anggota Dewan. Tidak seperti sekarang ini Gubernur tak transparan dalam bantuan yang ada saat ini,” jelas Artono.
Gubernur, kata Artono, tak perlu kawatir ada permainan dalam pemberian bantuan ketika melibatkan para anggota Dewan.
“Kami jamin akan sampai ke yang berhak menerimanya. Sebutkan berapa bantuannya. Toh, dalam pembelian bantuan tersebut juga menggunakan uang rakyat bukan uangnya Gubernur,” lanjut Artono.
Dengan menggunakan anggaran rakyat, sambung Artono, menjadi dasar yang harus melibatkan DPRD Jatim dalam penyaluran bantuan tersebut.
“Kita ini dipilih oleh rakyat tentunya berhak tau berapa anggaran dan paket sembako apa saja yang akan diberikan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19,” jelas Artono.
Selama ini, dijelaskan oleh Artono, Gubernur selalu memberikan bantuan kepada masyarakat mengatasnamakan dirinya.
“Padahal yang diserahkan itu bantuan dari orang luar yang diklaim bantuan atas nama Gubernur,” jelas Artono.
Keberadaan dilibatkan pihak Dewan Jatim, kata Artono, ingin memastikan penerima langsung adalah masyarakat yang benar-benar layak untuk menerimanya.
“Khawatirnya kalau diserahkan begitu saja, tanya melibatkan dewan akan jatuh kepada pihak yang tak layak menerima. Kami yang didaerah memiliki data yang valid siapa saja yang berhak menerima,” terang Artono.
Artono juga sanksi kalau data yang dimiliki oleh Pemprov Jatim maupun pusat terhadap masyarakat yang berhak menerima bantuan pemerintah diragukan kevalidannya.
“Saat monitoring didaerah didapati orang meninggal dapat bantuan. Ini yang benar saja masak orang meninggal dapat bantuan,” terang Artono.
Idealnya, dalam memberikan bantuan pemerintah harusnya berdasarkan data yang dimiliki oleh Pemdes (pemerintah desa) setempat.
“Data yang dimiliki pemerintah kurang valid sehingga pemberian bantuan terdampak covid-19 tak tepat sasararn,” terang Artono.
Selama ini, kata Artono, tanpa dilibatkan oleh Pemprov dalam penyaluran bantuan masyarakat terdampak Covid-19, seluruh anggota DPRD Jatim sudah turun langsung kepada masyarakt untuk memberikan bantuan terhadap terdampak Covid-19.
“Saya mengambil contoh diri sendiri, hampir setiap hari saya di dapil membawa ribuan paket sembako yang saya bagi-bagikan kepada masyarakat di wilayah dapil,” jelas Artono.
Artono Kembali menegaskan perlu ada sinergi yang konggret antara Gubernur dan Dewan Jatim dalam penyaluran terdampak Covid-19 di Jatim.
“Tentunya jika saling mengisi satu sama lain akan terjadi komunikasi yang baik dan Kerjasama yang baik antara pihak Pemprov Jatim maupun Dewan Jatim.” tandas Artono.
