DPRD Jatim, Bhirawa, 15 September 2011
Kondisi jalan di Jatim dipastikan akan mengalami penurunan sebesar 67 persen di tahun 2012 mendatang. Hal ini disebabkan minimnya anggaran yang dialokasikan dalam RAPBD 2012 yang hanya sekitar Rp 360 miliar. Tentu saja angka tersebut jauh dari rencana strategis (Renstra) Jatim yang diharapkan kondisi jalan pada tahun 2012 mencapai 84 persen.
”Kalau ini dibiarkan tanpa ada kebijakan yang serius dari Gubernur Jatim, maka akan mengganggu perekonomian Jatim berikut disparitas wilayah,” kata Anggota Komisi D DPRD Jatim, Irwan Setiawan, Selasa (14/9).
Dinas PU Bina Marga Jatim, menurut Irwan, saat ini tidak mampu meningkatkan kondisi jalan di Jatim, karena setiap tahunnya mengalami penurunan secara drastis. Seperti halnya pada tahun 2011, yang diharapkan kondisi jalan di Jatim meningkat menjadi 77,3 persen, tapi kenyataannya justru menurun menjadi 70,58 persen.
”Dari prosentase tersebut terbagi menjadi jalan rusak ringan , hingga rusak berat. Karena itu, dalam Perubahan APBD (PAPBD) 2011 dewan sepakat memberikan alokasi tambahan untuk perbaikan jalan sebesar Rp 210 miliar. Semua ini dengan harapan agar kondisi jalan di Jatim terjadi peningkatan hingga 73,8 persen,”tegas politisi asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rabu (14/9).
Tapi, lanjut Irwan kondisi ini tidak dapat dipertahankan hingga tahun 2012, karena alokasi anggaran cukup minim. Bahkan yang ada justru kondisi jalan di Jatim terus mengalami penurunan yang cukup drastis. Kalau diprediksikan bisa mencapai 67 persen.
Hal ini, lanjut Irwan, sangat mengkhawatirkan. Karena itu, kabupaten/kota diharapkan, ikut serta memperhatikan kondisi jalan yang ada, mengingat alokasi anggaran di APBD Jatim sangat tidak mencukupi. Selain itu, pihaknya mendesak gubernur untuk minta tambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) ke pusat untuk penambahan perbaikan jalan.
Menurutnya, penurunan kondisi jalan dapat berakibat fatal dalam mendukung perekonomian di Jatim. ini karena infrastruktur sangat penting untuk mengurangi adanya disapritas wilayah dan kemiskinan. Mengingat jalan merupakan satu-satunya infrastruktur yang menghubungkan antara daerah satu dengan yang laindalam mendukung pembangunan wilayah.
”Kalau masalah ini tidak segera diselesaikan, maka dapat dipastikan jumlah kemiskinan di Jatim semakin bertambah. Ini merupakan tantangan bagi pemerintahan Pakde Karwo yang sejak awal menegaskan APBD untuk rakyat. Tentunya, jalan merupakan salah satu fasilitas umum yang sangat penting dalam mensukseskan kebijakan gubernur,” paparnya.
Terpisah, Anggota Komisi D DPRD Jatim, Mahdi mengungkapkan jika penurunan jalan dapat berdampak negatif mobilitas perekonomiian di Jatim. Dan, yang kedua rawan kecelakaan karena banyaknya kondisi jalan berlubang. ”Karena itu seharusnya Pemprov mengacu pada amanah UU yang memberikan prosentasenya sebesar 10 persen dari pajak yang diambilkan dari masyarakat berupa pajak kendaraan bermotor untuk perbaikan jalan,”tegas politisi asal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) jatim.
Sebaliknya, pendapatan dari pajak kendaraan bermotor tidak seimbang dengan yang dinikmati oleh masyarakat. Dan dewan tidak bisa berbuat apa-apa, karena sifatnya hanya menghimbau dan berharap. Pasalnya, dalam renstra Jatim disebutkan untuk idealnya anggaran perbaikan jalan seharusnya Rp 700 miliar, tapi kenyataannya hanya separuhnya. Sehingga yang terjadi perbaikan dilakukan hanya dengan tambal sulam.
”Saya khawatir kalau ini tetap dibiarkan maka kesenjangan wilayah di Jatim semakin melebar. Mengingat jalan merupakan satu-satunya infrastruktur yang mendukung perekonomian di Jatim sekaligus untuk menekan adanya disaparitas wilayah,”tegas pria yang sering dipanggil Habib Mahdi ini. [cty]
