Selasa, 19 Juli 2011
SURYA – Rencana Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, (Menpan-RB), EE Mangindaan mengeluarkan moratarium (penghentian sementara) penerimaan CPNS (calon pegawai negeri sipil) yang akan diterapkan mulai tahun depan, dipertanyakan kalangan DPRD Jatim.
Anggota Komisi A DPRD Jatim, Ahmad Jabir, menyebut keputusan tersebut adalah sebuah keputusan politik yang aneh. Menurutnya, di satu sisi, Menpan-RB melakukan rekrutmen besar-besaran terhadap tenaga honorarium daerah (honda) yang tidak berstandar, tetapi sekarang justru melarang rekrutmen PNS.
“Saya menilai kalau Menpan harus objektif dan melakukan pemetaan terlebih dulu sebelum mengambil keputusan. Kami meminta pada pemerintah untuk melakukan alanisis terlebih dulu terhadap beban kerja dan jabatan bagi PNS,” ujar Ahmad Jabir usai hearing dengan Badan Kepegawaian Daerah Jatim di ruang Komisi A, Senin (18/7/2011).
Politisi asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, dewan akan mendorong BKD untuk menuntaskan analisis beban kerja da analisis jabatan bagi PNS dilingkup Pemprov Jatim. Sebab, disinyalir, sekarang ini banyak pejabat yang penempatan kerjanya tidak sesuai dengan kemampuan.
Sementara Kepala BKD Jatim, Akmal Budianto menegaskan sampai saat ini belum mengambil langkah strategis terkait dengan moratarium PNS. Pihaknya masih menunggu surat resmi dari MenPAN-RB. Apalagi moratarium PNS baru diterapkan tahun depan
“Yang jelas kami masih tetap melaksanakan program yang telah disetujui dewan dan sudah menjadi program tahunan. Termasuk soal anggarannya,”jelas Akmal.
