BKD Belum Berikan Analisis Jabatan per SKPD
Rencana Badan kepegawaian Daerah (BKD) Jatim mengajukan penambahan kuota hingga
1.000 Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) ke pusat, dipertanyakan Komisi A DPRD Jatim. Mengingat selama ini, masih ada 10 persen pegawai dilingkup Pemprov Jatim yang non job. Selain itu, dari total APBD yang ada, sekitar 80 persen terserap untuk anggaran belanja pegawai, dan itu sangat besar dibanding belanja untuk rakyat.
Anggota Komisi A DPRD Jatim, Achmad Jabir menegaskan seharusnya BKD meninjau kembali jumlah kuota yang diusulkan ke pusat. Pemprov Jatim harusnya mengoptimalkan PNS yang sudah ada.
“Selama ini, konstruksi anggaran Jawa Timur (APBD) masih belum menunjukkan kondisi konstruksi APBD yang ideal. Karena belanja Jawa Timur masih banyak disedot untuk belanja pegawai. Sementara untuk program yang menyentuh rakyat sangat kecil sekali. Karena itu, Pemprov harus meninjau kembali jumlah kuota yang diusulkan ke pusat,” terang Ahmad Jabir.
Apalagi hingga kini, BKD belum juga memberikan analisis jabatan per Satuan Kerja PerangkatDaerah (SKPD) yang diminta dewan. Padahal itu penting untuk menentukan suatu jabatan bagi para pegawai dilingkup Pemprov Jatim.
”Memang saya melihat setiap SKPD berlomba-lomba untuk mengajukan kekurangan pegawai. Tapi kenyataannya, hal itu tidak diimbangi dengan job description. Akibatnya, banyak penumpukan pegawai dibeberapa SKPD,” kata Jabir lagi.
Disisi lain dengan pengajuan kuota sebanyak 1.000 orang CPNS, pasti akan membuat belanja
pegawai membengkak. Dan menjadikan konstruksi APBD semakin tidak ideal lagi. Selain itu, banyak program kerakyatan yang tidak tersentuh. Seperti halnya pada perbaikan infrastruktur, yang saat ini plot anggarannya cukup minim yaitu sekitar Rp 200 miliar. Padahal idealnya per tahun dibutuhkan sekitar Rp 700 miliar.
“Karena itu, jumlah kuota 1000 yang diajukan ke pusat untuk pegawai baru, menggantikan mereka yang pensiun, belum menunjukkan tingkat urgensi rekruitmen pegawai dilingkup pemprov secara besar- besaran,” lanjutnya dengan mimik serius.
Mengapa demikian? Kata politisi asal PKS ini, dengan melihat kondisi yang sudah ada ditengarai pegawai dilingkup Pemprov Jatim kualitasnya masih rendah. Akibatnya, meski jumlah pegawai sudah overload, tetapi terasa masih dipandang kurang terus, karena banyak pekerjaan yang tidak terelesaiakan dengan baik.
Terpisah, Anggota Komisi A DPRD Jatim, Mochtar menegaskan pada prinsipnya reformasi birokrasi PNS harus profesial. Karena itu, rekrutmen tidak serta merta ditambah.
”Kalau kurang harus melihat kualitasnya. Karena itu dewan masih mempertanyaka kajian seperti apa yang dipakai BKD untuk mengajukan tambahan kuota tersebut,’‘tegas politisi asal Partai Golkar. Bahkan, beberapa waktu lalu dewan pernah mengusulkan untuk tenaga akuntan untuk tenaga pengawas, namun hingga kini belum dipenuhi.
”Kalau sudah begini siapa yang disalahkan? Rekrutmen harus diutamakan profesionalismenya,”tegasnya. [cty]
Written by Media Online Bhirawa, Thursday, 16 June 2011 21:13
