Sistem Anggaran Floating
DPRD Jatim, Bhirawa-Senin, 31 Oktober 2011
Gara-gara tidak membawa Rancana Kegiatan Anggaran (RKA), Komisi D sempat ‘mengusir’ Dinas PU Bina Marga. Komisi yang membidangi pembangunan tidak dapat bekerja secara optimal jika dinas yang bersangkutan tidak membawa RKA. Dokumen yang digunakan untuk melihat program dan anggaran hingga pembahasan tidak juga diserahkan.
Anggota Komisi D DPRD Jatim, Irwan Setiawan menegaskan pihaknya sangat sulit bekerja jika tidak ada RKA. Padahal alokasi anggaran untuk dinas yang dipimpin Ir Dahlan pada RAPBD 2012 mencapai Rp603 miliar. ”Bagaimana saya dapat melihat program reportnya, kalau RKA tidak diserahkan kepada kita,”tegas politisi asal PKS ini dengan nada tanya, Minggu (30/10).
Selain RKA, Irwan juga mempertanyakan adanya perbedaan realisasi penyelenggaraan jalan antara dokumen evaluasi 2011 dan perubahan APBD (PAPBD) 2011. Dimana disampaikan pada awal tahun 2012 kondisi kemantapan jalan hasil capaian APBD murni dan PAPBD 2011 adalah 73.80 persen. Sedangkan pada paparan Dinas PU Bina Marga capaian itu mencapai 77.80 persen.
”Kalau begini, mana yang benar. Akibatnya, hal ini bisa mempengaruhi capaian kinerja anggaran tahun 2012 terkait kondisi kemantapan jalan,”tegasnya.
Disisi lain, pihaknya menyesalkan alokasi anggaran yang diberikan ke PU Bina Marga masih jauh dari harapan. Mengingat dari anggaran sebesar Rp 603 miliar, masih dikurangi sebesar Rp 35 miliar yang merupakan bantuan keuangan untuk pengadaan pembebasan lahan di socah, Madura.
Sementara itu, untuk Dinas PU Cipta Karya kali ini mendapat sorotan dewan akibat masih kecilnya anggaran yang diperuntukan bagi hajat hidup orang banyak. Mengingat untuk anggaran renovasi gedung pemerintah provinsi dititipkan di dinas PU Cipta Karya sebesar Rp 60 miliar. Otomatis alokasi anggaran di dinas pimpinan Gentur Prihantono pada RAPBD 2012 hanya diplot sebesar Rp 90 miliar dari total Rp 150 miliar.
”Kami mendesak gubernur untuk menambah alokasi setidaknya Rp 20 miliar untuk Dinas PU Bina Marga yang diperuntukan bagi rakyat seperti jalan, saluran lingkungan dan sanitasi. Ini sebagai upaya agar terjadi keseimbangan peruntukan,”tegasnya dengan mimik serius.
Terlepas dari itu semua, lanjutnya dari berbagai hearing dengan berbagai dinas, pihaknya menyayangkan sistem penganggaran yang lebih bersifat floating oleh Bappeda. ”Mestinya alokasi anggaran pada suatu dinas diawali dengan pengajuan kebutuhan dari dinas terkait. Dengan demikian, alokasi anggaran benar benar sinkron dengan target kinerja yang sudah dicanangkan oleh masing masing dinas,”tukas pria yang dikenal vokal ini.
Sementara, Kepala Dinas PU Bina Marga Jatim, Ir Dachlan dikorfirmasi kemarin (30/10) mengaku tidak ada permasalahan mengenai RKA. Bahkan, pihaknya sudah menjelaskan secara detail nilai anggaran baik itu yang sudah dipergunakan pada tahun 2011 dan yang rencananya akan dipergunakan pada tahun 2012.
“Saya kira tidak ada masalah. Pada waktu itu, saya sudah jelaskan detailnya pada dewan. Mereka sepertinya sudah paham dan tidak mempermasalahkan. Sebab, saya juga menjelaskannya secara detail. Bahkan, semuanya sudah dibuatkan agar mereka bisa mengetahui anggaran yang sudah digunakan dan yang akan digunakan nantinya,” katanya.
Sedangkan, Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang, Ir Gentur Prihantono ketika dikonfirmasi Bhirawa melalui selulernya, ternyata belum ada jawaban sama sekali hingga berita ini diturunkan. [cty.rac.rdi]
